
Aspek - aspek
pada IT governance
1. Meeting
Stakeholder Needs.
Setiap
pemangku kepentingan organisasi memiliki kebutuhan akan keberadaan sistem dan
teknologi informasi dalam konteksnya yang beragam. Ada yang mengharapkan
terjadinya efisiensi, bertambahnya revenue, semakin transparansinya pengelolaan aset,
memperbaiki kendali/control process, meningkatkan utilisasi pegawai, memberdayakan
sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Ini adalah prinsip utama dari governance, dimana keberadaan sistem dan teknologi informasi
tidak boleh lepas dari konteks kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
tertinggi dalam organisasi atau perusahaan (pemilik dan pimpinannya).
2. Covering
Enterprise End-to-End.
Informasi sebagai asset penting organisasi
dibutuhkan oleh seluruh unit organisasi, dari yang berada dalam domain proses
hulu (dekat dengan pemasok bahan baku) hingga ke domain proses hilir (dekat dengan pelanggan). Setiap
proses di dalam organisasi pasti membutuhkan informasi, mengolahnya, dan
kemudian menghasilkan informasi baru bagi kebutuhan proses selanjutnya. Oleh
karena itulah maka domain governance harus memperhatikan kenyataan ini sehingga
pendekatan yang dipergunakan perlu utuh dan lengkap, di segala lini proses dan
unit organisasi.
3. Applying a
Single Integrated Framework.
Saat ini, begitu banyak standar best
practice di bidang
manajemen dan governance teknologi informasi yang dikenal di industri
dan diadopsi beranekaragam organisasi maupun perusahaan, seperti: ISO-38500, TOGAF, ITIL, ISO-20000, ISO-27001, PMBOK, CMMI, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, Cobit
telah mempertimbangkan dan mengadopsi berbagai kerangka dan konsep best practice tersebut ke dalam prinsip, model, dan
strukturnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Cobit secara lengkap dan terpadu
mengintegrasikan keseluruhan kerangka best practice tersebut.
4. Enabling a
Holistic Approach.
Isu governance tidak bias dilihat sepotong-sepotong, dalam
arti kata hanya memandangnya dari satu sisi perspektif saja. Governance merupakan suatu tatanan konsep yang berkaitan
dengan sejumlah dimensi, seperti: kebijakan, proses, sumber daya, fasilitas,
teknologi, kultur, dan lain sebagainya. Masing-masing domain ini mampu menjadi
pemicu (enabler) bagi
terselenggarakannya praktek governance yang efektif tergantung dari situasi dan
konteks organisasi.
5. Separating
governance from management.
Cukup banyak pihak-pihak yang mencampur adukkan
kedua konsep yang secara prinsip dan hakiki berbeda ini. Di Negara yang
kebanyakan organisasi atau perusahaannya menggunaka nbentuk two-layer
system (misalnya: Komisaris
dan Direksi), sangat penting untuk membedakan dan memisahkan pengertian governance dengan manajemen karena keduanya memiliki
tujuan, alasan, dan karakteristik yang berbeda secara signifikan. Jika
manajemen lebih menekankan pada rangkaian menjalankan aktivitas untuk
pencapaian visi, misi, dan obyektif organisasi yang telah dicanangkan, governance lebih fokus pada cara-cara pencapaian visi,
misi, dan obyektif tersebut yang sejalan dengan prinsip-prinsip nilai (value) yang dianut oleh pemilik perusahaan seperti
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan lain sebagainya.
Contohnya :
· Dalam sistem perpajakan, untuk mendapatkan
data wajib pajak, pengisian bahkan penyetoran walaupun sudah menggunakan e-filling/e-payment yang secara perhitungan bisa, real time
dan on line, tetapi masih banyak lubang kebocoran, mulai dari pengisian sampai
ke pelaporan. Dengan demikian maka proses tatakelola teknologi informasi
menjadi sangat penting di suatu organisasi.
![]() |
|
System
Authorization
|
Aspek - aspek pada Risk Management
1. Tataran Korporasi
Aspek
ini terdiri atas tiga hal. Pertama, kecukupan modal minimum. Kedua,
batasan portofolio investasi. Ketiga, pemisahan rekening perusahaan dan
nasabah. Pengaturan aspek ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan korporasi (corporate crime).
2. Tataran Pengelola Perusahaan
Aspek
ini terdiri atas tiga hal juga. Pertama, kompetensi manajemen berupa pengalaman
dan keahlian. Kedua, integritas pengurus berupa rekam jejak yang tidak tercela.
Ketiga, tata pengelolaan yang baik dan transparan. Pengaturan aspek ini
dimaksudkan untuk mencegah kejahatan pimpinan perusahaan (white collar
crime).
3. Tataran Pelaksana Lapangan Perusahaan
Aspek
ini terdiri atas tiga hal. Pertama, pengenalan selera risiko nasabah (risk appetite). Kedua, pengetahuan tenaga penjual akan produk
investasi yang dijualnya. Ketiga, transparansi dalam menjelaskan risiko
investasi. Pengaturan aspek ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan tenaga
pelaksana (blue collar crime).
· Langkah audit IT Governance
Auditor
TI bertanggung jawab atas penilaian efisiensi tata kelola TI dengan tingkatan
prosedur dalam pelaksanaannya. Auditor TI (dari dalam organisasi atau
independen) dapat melakukan sejumlah peran kunci dalam Gary Hardy,
“The Role of the IT Auditor in IT Governance” 1 (2009): 1–2. :
· Memulai program tata kelola TI: menjelas- kan
tata kelola TI dan nilainya pada manajemen
· Menilai kondisi saat ini: memberikan masukan dan
membantu memberikan penilaian kondisi yang sebenarnya
· Merencanakan solusi tata kelola TI
· Memantau inisiatif tata kelola TI
· Membantu membuat bisnis tata kelola TI, seperti :
memberikan input objektif dan konstruktif, mendorong penilaian diri, dan
memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa tata kelola bekerja secara efektif.
Ø Domain Audit IT
1.
Audit IT pada
domain EDM (Evaluate, Direct, and
Monitor)
Proses tata kelola EDM berurusan dengan tujuan
stakeholder dalam melakukan penilaian, optimasi risiko dan sumber daya,
mencakup praktek dan kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi pilihan
strategis, memberikan arahan kepada IT dan pemantauan hasilnya.
2.
Audit IT pada domain APO (Align, Plan,
and Organise)
Proses manajemen APO memberikan arah untuk
penyampaian solusi (BAI) dan penyediaan layanan dan dukungan (DSS). Domain ini
mencakup strategi dan taktik, dan identifikasi cara terbaik agar IT dapat
berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis.
3.
Audit IT pada domain BAI (Build,
Acquire, and Implement)
Proses manajemen BAI memberikan solusi dan
mengimplementasikannya sehingga berubah menjadi layanan. Untuk mewujudkan
strategi IT, solusi IT perlu diidentifikas ikan, dikembangkan, serta
diimplementasikan dan di integrasikan ke dalam proses bisnis. Perubahan dan
pemeliharaan sistem yang ada juga tercakup dalam domain ini, untuk memastikan
bahwa solusi dapat memenuhi tujuan bisnis.
4.
Audit IT pada domain DSS (Deliver,
Service, and Support)
Proses manajemen DSS menyampaikan solusi yang dapat
digunakan bagi pengguna akhir. Domain ini berkaitan dengan penyampaian dan
dukungan layanan aktual yang dibutuhkan, yang meliputi pelayanan serta
pengelolaan keamanan dan keberlangsungan dukungan layanan bagi pengguna, dan
manajemen data dan fasilitas operasional.
5.
Audit IT pada domain MEA (Monitor,
Evaluate, Assess)
Proses manajemen MEA memonitor semua proses untuk
memastikan bahwa pengarahan yang disediakan domain yang sebelumnya diikuti.
Semua proses IT perlu dinilai secara teratur dari waktu ke waktu untuk
mengontrol kualitas dan kepatuhannya. Domain ini merujuk pada manajemen
kinerja, pemantauan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan
tata kelola.
![]() |
|
Ruanglingkup IT
Governance
|


EmoticonEmoticon